Cetak Prestasi, Siswa SD Al-Kautsar Raih Medali Emas Ajang Gadjah Mada Open International Karate.

Lampung,MEDIABANSER 08.COM

Para karateka yang bernaung di bawah UKM Karate Universitas Teknokrat Indonesia meraih juara pada Gadjah Mada Open International Karate Championship II yang berlangsung pada 21-23 Februari 2025 di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta. 

Hasil gemilang ditorehkan oleh kontingen karate Universitas Teknokrat Indonesia  (UTI)  Lampung dibawah binaan Sensei Fajri yang mengirimkan beberapa atlit kelas Usia dini, Pra pemula, Pemula, Junior dan Senior.

Salah satu yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini berhasil mencatatkan prestasi membanggakan adalah  Arsaka Bhayangkara, siswa kelas 5 SD Al-Kautsar Bandar Lampung yang  berhasil meraih medali emas kelas kumite usia dini putra. 

 “Dengan teknik yang matang dan formasi yang kuat, ia sukses membawa pulang medali emas berkat latihan intensif dan dedikasi tinggi,” ujar Fajri.

Meskipun persaingan ketat, ia tetap menunjukkan performa terbaiknya dan berhasil membawa pulang medali emas. 

Tentu keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, serta latihan intensif yang dilakukan di bawah bimbingan para pelatih berpengalaman.

 Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama kontingen karate Universitas Teknokrat Indonesia  (UTI)  Lampung tetapi juga membawa kebanggaan bagi keluarga, sekolah, serta komunitas karate di Lampung.

Fajri menambahkan, Gadjah Mada Open Karate Championship merupakan ajang perlombaan tahunan yang digelar UKM Karate Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

Selain sebagai sarana untuk melatih kemampuan bela diri, Gadjah Mada Open merupakan tempat menjalin silaturahmi antar karateka Nasional maupun Internasional.

 Kejuaraan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian atlet karate, sekaligus menjadi ajang untuk mengukir prestasi dengan menjunjung tinggi sportifitas. 

Tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, kejuaraan ini juga bertujuan untuk membina karakter atlet yang rendah hati dan pemberani, sesuai dengan semangat bushido.

Ditambahkan Fajri, dirinya  merasa bersyukur dan haru atas keberhasilan yang diraih oleh karateka binaannya karena telah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin sehingga mandapatkan juara umum 1 dari 90 dojo yang berpartisipasi dan ikut bertanding dari beberapa provinsi bahkan peserta dari luar negeri seperti Malaysia dan Filipina.

Dari Bandar Lampung,  kepala sekolah Amat Zakki Mubarak, S.Pd  dan sejumlah guru SD Al-Kautsar mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas keberhasilan siswanya Arsaka Bhayangkara dalam meraih prestasi terbaik.

Wali kelas 5 SD Ibu Ida Zubaidah, S.Pd,. M.Pd berpesan dan mengajak para siswa siswinya untuk lebih rajin dan giat lagi dalam belajar agar bisa mendapatkan hasil yang masimal dan menjadi siswa yang berprestasi.  

Para siswa yang berhasil meraih prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan mereka untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan di dunia olahraga, khususnya karate. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. (tim/Red)

Dewas DPP PWDPI Siap Kucurkan Pinjaman Modal Untuk Kepala Daerah Seluruh Indonesia 600 Triliun.

Jakarta,MEDIABANSER08.COM

Dewan Pengawas (Dewas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Salamus Sholihin yang juga selaku Direktur Global Asia Infrastruktur Fan  (Gif) adakan Rapat teknis  Inveatasi KPBU dengan Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel),serta didampingi oleh Kepala Dinas PU, Kadis PTSP, Kabag Keuangan, Ketua Komisi 2 serta  anggota DPRD setempat.

Rapat kordinasi dengan Pemkab Maros tidak lain bahas tentang dana Investasi yang akan  digelontorkan oleh 

PT. GIF.

Seperti diketahui PT.GIF  akan gelontorkan dana pinjaman untuk pemerintah Provinsi serta Kabupaten sebesar Rp600 Triliun dengan sistem pinjaman selama 30  Tahun dengan bunga Hannya 9 persen.

"Untuk mengawali program kerja kami sudah gandeng sebanyak 49 Gubernur dan Bupati diseluruh Indonesia. Salah satu nya PT.GIF akan  membantu  pembangunan di Kabupaten Maros provinsi Sulsel,"ungkap Dewan Pengawas DPP PWDPI, Salamus Sholihin pada Minggu (23/2/2025).

"Oleh karena itu selaku dewan pengawas saya ajak keluarga besar PWDPI di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan program ini untuk melakukan komunikasi  dengan kepala daerah masing-masing yang butuh permodalan untuk  pembangunan daerah,"tegasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Umum DPP PWDPI, M.Nurullah RS mennyambut dengan baik atas terobosan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas DPP PWDPI.

"Saya sangat mendukung program dewan pengawas kita dalam rangka ikut serta mendorong pembangunan dinegara kita. Apa lagi pinjaman dengan bunga lunak dan jangka waktu pelunasan yang panjang sangat membantu dan meringankan bagi para kepala daerah yang membutuhkan anggaran,"ujarnya.

Berdasarkan komunikasi Ketua Umum PWDPI dengan dewan pengawas investasi berupa modal ini bisa digunakan untuk permodalan  pembangunan  beberapa sektor, diantaranya pariwisata, pertambangan, Industri serta UMKM.

"Ini sangat membantu sekali apalagi bagi provinsi atau kabupaten yang mengalami devisit anggaran,"pungkasnya.(Tim/Red).

Gelar Pelatihan Paralegal Ke-2, Ketum ABR-I Berikan Penghargaan Kepada M.Nurullah RS.

Lampung,MEDIABANSER 08.COM

Adakan Pelatihan Paralegal Angkatan Ke-2, Ketua Umum (Ketum) Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR-I), Hermawan berikan penghargaan kepada Ketua Umum, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (Ketum DPP PWDPI), M.Nurullah RS, sebagai Mitra Aktif Media Pemberitaan.

Pelatihan Paralegal juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dan praktisi hukum, yang diselenggarakan di Convention Hall Begadang Resto Bandar Lampung, pada Minggu (23/02/2025).

Dalam sambutannya, Ketua Umum Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR-I), Hermawan, mengatakan kegiatan tersebut bukan hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran paralegal melainkan turut pula mendukung tegaknya keadilan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, mengingat akhir-akhir ini muncul persoalan hukum seperti pagar laut, sengketa tanah dan persoalan lain yang pada akhirnya masyarakat menjdi korban, hal ini akibat dari masyarakat yang kesulitan mengakses dalam hal bantuan hukum. 

Kegiatan ini diselenggarakan pada intinya kami menilai  pentingnya peran paralegal dalam membantu masyarakat mendapatkan akses keadilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan tidak memiliki akses langsung ke jasa pengacara.

“Program ini diharapkan dapat menghasilkan individu-individu yang terampil dalam memberikan bantuan hukum dasar serta mendampingi masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi,” ujar mantan aktivis HMI ini. 

Menurut Hermawan yang juga sebagai Ketua MD KAHMI Bandar Lampung, acara tersebut diikuti oleh berbagai peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis, masyarakat umum, serta beberapa praktisi hukum yang tertarik untuk memahami lebih jauh tentang profesi paralegal.

“Dalam kegiatan ini, para peserta diberikan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum, prosedur peradilan, serta bagaimana menjalankan tugas-tugas paralegal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Pada kesempatan ini juga Ketum DPP ABR Indonesia memberikan penghargaan secara internal kepada kader dan anggota ABR Indonesia yang aktif diantaranya Jupri, CPL dari Pringsewu, Aris Pramono, S.H.,CPL daei Lampung Timur dan eksternal yakni PWDPI diterima langsung oleh Ketua Umum, M.Nurullah RS, DPD ABR Indonesia Lampung Timur diterima oleh Ketuanya yakni Untung Gunawan, SE, CPL. 

Hermawan berharap melalui pendidikan ini, semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya peran paralegal dalam memberikan dukungan hukum, serta memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.

“Melalui Pendidikan Paralegal yang diselenggarakan oleh ABR-I ini, kami berharap semakin banyak orang yang mengerti tentang hukum. Sehingga, usai menjalani pendidikan, teman-teman yang saat ini menjadi peserta bisa menerapkan pengetahuannya di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat sadar hukum,” pungkasnya.

Sebagai pemateri Pelatihan Paralegal yang diadakan oleh ABR-I diisi oleh Ketum ABR-I, Hermawan,Burnhudin Ketua DPW APSI Lampung, Burhanudin, Praktisi senior,  Hengki Irawan dan Krismanik Aji Chandra Pengurus DPW APSI yang sudah berpengalaman sebagai praktisi hukum atau Advokat.

Dikesempatan yang sama, Ketum DPP PWDPI, M.Nurullah RS saat dikonfirmasi mennyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan serta sambutan yang luar biasa dari Ketum ABR-serta jajarannya.

"Semoga pelatihan Paralegal ini bisa berjalan lancar dan bisa menelorkan para  Advokat-advokat yang  handal serta sebagai pembela masyarakat kecil,"pungkasnya.

Ketum PWDPI juga mengatakan sebagai mitra kerja akan terus membangun kerjasama yang baik serta berkalaborasi ikut serta mendorong pembangunan di  negara kita husunya penegakan supremasi hukum agar terciptanya keadilan Dinegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai.(Tim/Red).

Puluhan Ribu Liter BBM ‘Rusak’? Abdullah Ketua DPP Lidik Krimsus RI Kalimantan Barat Pertanyakan Kejanggalan.

Sanggau,MEDIABANSER 08.COM

Viral di media sosial, aktivitas bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar menggunakan truk bernomor polisi KB 8656 DC di sebuah gudang di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menuai pertanyaan publik. Pemilik gudang, Agus, memberikan klarifikasi terkait temuan tersebut.

Agus mengungkapkan bahwa BBM tersebut berasal dari perusahaan PT SJAL yang diduga terkontaminasi air hujan saat didistribusikan. “Minyak itu datang pada hari kelima, dan ada kebocoran pada tangki. Jika satu tangki BBM bercampur satu gelas air, maka minyak tersebut akan rusak karena kadar karbonnya tinggi,” ujar Agus saat dihubungi awak media via telepon.

Lebih lanjut, Agus mengklaim bahwa perusahaan tidak ingin repot menangani minyak yang tercemar, sehingga dia menawarkan diri untuk menampungnya di gudangnya yang kosong. “Daripada minyak ini dibuang, saya tampung. Kami membuat Berita Acara (BA) bahwa minyak ini sudah dibuang, dan depot menggantinya dengan yang baru. Kami coba bersihkan selama 10 hari, meskipun tidak bisa sepenuhnya bersih. Minyak yang tersisa sekitar dua ton lebih kemudian dijual ke kapal,” jelasnya.

Namun, pernyataan Agus menuai keraguan dari Abdullah, Ketua DPP Lidik Krimsus RI Kalimantan Barat. Menurutnya, tidak masuk akal bagi perusahaan besar untuk membuang puluhan ribu liter BBM hanya karena tercampur segelas air. Ia juga mempertanyakan kredibilitas Depot Pertamina dalam memastikan keamanan distribusi BBM.

“Tidak mungkin pihak Depot Pertamina melakukan tindakan gegabah seperti itu. Jika benar BBM yang hanya bercampur satu gelas air bisa dikembalikan, maka regulasi distribusi BBM patut dipertanyakan. Kami yakin Depot Pertamina selalu menjaga keamanan dan uji kelayakan kendaraan sebelum distribusi,” tegas Abdullah.

Oleh karena itu, Abdullah mendesak Polda Kalbar untuk segera mengusut dugaan penyalahgunaan BBM di Tayan Hilir. “Kami menduga pernyataan pemilik gudang tidak berdasar. Kami meminta Kapolda Kalbar untuk memeriksa gudang BBM milik Agus serta menyelidiki sumber BBM tersebut. Bahkan, Depot Pertamina juga harus diperiksa karena Agus sendiri menyatakan bahwa BBM itu merupakan minyak yang ‘dibuang’,” tandasnya.

Kasus ini semakin menarik perhatian publik dan diharapkan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas guna mengungkap kebenaran di balik dugaan penyalahgunaan BBM tersebut.

(Tim/Red) 

Tambang Boksit Ilegal Milik RS Diduga di Backingi dan Bebas Beroperasi.

Sanggau,Kalbar,MEDIABANSER08.COM

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta untuk segera turun tangan menghentikan aktivitas penambangan bauksit ilegal yang diduga dilakukan oleh sejumlah pengusaha di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. 

Investigasi di lapangan mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan bauksit di Desa Lalang, Dusun Lais, Kecamatan Tayan Hilir, masih terus berlangsung tanpa tersentuh hukum. Salah satu pengelola tambang bauksit yang diduga terlibat berinisial RS.

Berdasarkan data ESDM one maps diketahui bahwa lokasi penambangan bauksit di Dusun Lais Desa Lalang belum terdaftar.

Hal ini menimbulkan pertanyaan lemahnya perhatian dari Kementerian ESDM, KLHK dan aparat hukum terkait penambang bauksit yang diduga beroperasi secara ilegal seolah menantang hukum.

"Kami sudah lama mengamati kegiatan ini, dan jelas ada indikasi pelanggaran hukum. Lokasi pertambangan ini tidak memiliki izin lengkap, tetapi tetap beroperasi seolah-olah legal," ujar seorang sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, Kamis (21/2/2025).

Pada hari yang sama, awak media menemukan para pekerja tengah mencuci batu bauksit menggunakan alat Water Pump (WP) atau tromol. 

Selain itu, mereka diketahui tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) selama bekerja, yang menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan.

Eksploitasi bijih bauksit di lokasi ini juga dinilai mengabaikan dampak lingkungan, karena beroperasi di bibir pantai Sungai Kapuas, yang berpotensi mencemari ekosistem perairan setempat. 

"Lihat saja bagaimana air sungai berubah warna setiap kali ada aktivitas pencucian bauksit. Limbah dari tambang ini bisa berdampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar," ungkap warga setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

Selain itu, pengolahan hasil tambang bijih bauksit ini diduga masih dilakukan di luar provinsi, bahkan diekspor ke luar negeri. 

Menurut sumber informasi prosedur penambangan bauksit ini digali dengan perijinan yang sumir kemudian dijual ke pihak perusahaan yang jelas, proses ini menjadi sebuah transaksi bahan tambang yang akhirnya menjadi legal ketika menuju semester. 

"Kami mendapat informasi bahwa hasil tambang ini dikirim ke luar negeri tanpa melalui proses hilirisasi di dalam negeri. Ini jelas merugikan negara," ujar seorang aktivis lingkungan yang ikut memantau aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Dugaan penggunaan BBM subsidi untuk operasional tambang bauksit ini juga menjadi sorotan. 

"BBM subsidi ini seharusnya untuk masyarakat kecil, bukan untuk kepentingan industri ilegal seperti ini. Kami berharap aparat segera menyelidiki hal ini," tambahnya.

Mengacu pada laman resmi KLHK, pelaku tambang ilegal dapat dijerat dengan tindak pidana kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Ancaman hukumannya mencapai pidana penjara maksimal 10 tahun serta denda paling banyak Rp7,5 miliar. Selain itu, berdasarkan Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), regulasi pertambangan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. 

UU Minerba bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan, berpihak pada kepentingan nasional, berwawasan lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi investor.

Komoditas pertambangan yang diatur dalam regulasi ini mencakup mineral radioaktif seperti radium, thorium, uranium, mineral logam seperti emas dan tembaga, mineral bukan logam seperti intan dan bentonit, serta batuan seperti andesit, tanah liat, pasir urug, dan batubara. 

Dengan maraknya aktivitas tambang ilegal di Tayan Hilir, diharapkan KLHK dan Bapak Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.,segera mengambil tindakan tegas menurunkan Tim guna menghentikan eksploitasi yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara.

(Tim Red) 

KETUA UMUM AKPERSI GERAM TERKAIT PEMUKULAN KETUA DPD SULAWESI UTARA OLEH ORMAS SAAT WAWANCARA DI DEPAN KASAT INTELKAM POLRESTA KOTA BITUNG

Jakarta, mediabanser08.com

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi atau intimidasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka. Baik dari pihak pemerintah, lembaga, instansi, maupun organisasi lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang melindungi profesi wartawan. Sesuai Pasal 18 Ayat 1, setiap tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenai pidana dengan hukuman penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500.000.000.

Pada Kamis, 20 Februari 2025, Ketua DPD AKPERSI Provinsi Sulawesi Utara, Tetty Alisye Mangolo, S.Pd., C.BJ., mengalami kekerasan fisik saat melakukan peliputan terkait perselisihan antara pedagang pasar dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Bitung. Perselisihan tersebut menyangkut pengelolaan Pasar Takjil, di mana APPSI mengklaim telah memperoleh izin dari lurah, dinas terkait, dan Polres Bitung atas perintah Wali Kota Bitung. Sementara itu, para pedagang berpegang pada Peraturan Daerah (Perda) yang menyatakan bahwa pengelolaan pasar adalah wewenang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam hal ini Perumda Pasar.

Insiden pemukulan terjadi pada pukul 21.05 WITA, saat Tetty Alisye Mangolo mewawancarai Kasat Intelkam Polresta Kota Bitung, Kapolsek Maessa, dan beberapa pedagang. Secara tiba-tiba, seorang oknum anggota ormas bernama Irwan Amiri, yang diduga berasal dari Barisan Fisabilillah (Bifi) dan juga anggota APPSI Kota Bitung, memukul tangan Tetty dan melarangnya untuk melanjutkan wawancara. Ironisnya, kejadian ini berlangsung di hadapan aparat kepolisian yang justru memilih bungkam dan meninggalkan lokasi tanpa mengambil tindakan.

Dalam laporannya kepada Ketua Umum AKPERSI, Tetty menyampaikan bahwa dirinya mengalami intimidasi dan dipermalukan sebagai seorang wartawan serta sebagai perempuan. “Pak Ketum, saya melaporkan kejadian ini bahwa saya mendapat intimidasi saat melaksanakan tugas jurnalistik. Saat wawancara berlangsung, seorang oknum ormas memukul tangan saya dan melarang saya melanjutkan wawancara. Mirisnya, peristiwa ini terjadi di depan Kasat Intelkam dan Kapolsek Maessa, yang justru memilih bungkam dan meninggalkan saya begitu saja,” ungkap Tetty dengan nada sedih dan ketakutan.

Mendengar laporan tersebut, Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., menyatakan kemarahannya terhadap jajaran Kepolisian Polresta Kota Bitung yang dinilai melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan terhadap wartawan. Ia langsung memerintahkan Tetty untuk segera melaporkan kejadian ini ke Polresta Kota Bitung serta memastikan bahwa kasus ini akan diteruskan hingga ke Mabes Polri dan Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, keberadaan ormas yang kerap melakukan tindakan premanisme harus ditinjau ulang dan, jika perlu, dibekukan izinnya.

“Saya tidak bisa menerima jika pengurus atau anggota AKPERSI di mana pun mendapatkan intimidasi dan intervensi dari siapa pun, baik itu dari aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga, instansi, apalagi dari ormas. Wartawan bekerja dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Polisi harus segera menindak pelaku, dan jika Kapolresta Kota Bitung tidak mampu menangani kasus ini, saya akan meneruskannya ke Kapolda Sulawesi Utara. Saya juga sudah menghubungi Mabes Polri agar kasus ini menjadi atensi khusus. Selain itu, saya akan bersurat ke Kementerian Hukum dan HAM agar meninjau kembali keberadaan ormas ini, karena jika mereka terus meresahkan masyarakat dan mengintervensi wartawan, maka lebih baik dibubarkan saja,” tegas Rino Triyono.

Laporan terkait insiden ini telah resmi masuk dengan nomor: STLP/B/145/II/2025/SPKT/POLRES BITUNG/POLDA SULAWESI UTARA. Ketua Umum AKPERSI juga mendesak agar Kapolda Sulawesi Utara memberikan sanksi kepada Kasat Intelkam Polresta Kota Bitung dan Kapolsek Maessa atas pembiaran tindakan kekerasan terhadap wartawan. Ia menegaskan bahwa sikap aparat dalam insiden ini telah mencoreng citra kepolisian.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Umum AKPERSI telah menghubungi Propam Mabes Polri serta mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM guna meminta evaluasi terhadap keberadaan ormas yang terlibat dalam insiden ini. Seluruh pengurus dan anggota AKPERSI se-Indonesia diminta untuk mengawal dan memantau kasus ini, agar aksi premanisme terhadap wartawan tidak lagi terjadi di masa mendatang. (Tim/Red)

Budidaya Rumput Laut Kampung Sembilangan, Desa Hurip Jaya: Juara Nasional Tingkat II Tahun 2006

Kabupaten Bekasi,MEDIABANSER 08.COM

Kampung Sembilangan, Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, memiliki sejarah panjang sebagai salah satu sentra budidaya rumput laut. Pada tahun 2006, wilayah ini berhasil meraih Juara II Tingkat Nasional dalam kategori budidaya rumput laut.

Ahmad Syahil, salah seorang warga Kampung Sembilangan, menjelaskan bahwa di desa tersebut terdapat dua klasifikasi nelayan yang hidup berdampingan, yaitu nelayan tangkap dan nelayan budidaya. "Nelayan tangkap membutuhkan laut lepas untuk mencari ikan, sedangkan nelayan budidaya memanfaatkan area pesisir untuk membudidayakan ikan dan rumput laut. Kami berbeda ruang dalam mencari rezeki, jadi sebenarnya tidak ada benturan selama masing-masing menjaga ruang kerjanya," ujar Ahmad Syahil.

Untuk mendukung aktivitas nelayan, desa ini telah membuat alur khusus menuju laut, yang memudahkan nelayan tangkap mengakses ruang kerja mereka tanpa terganggu aktivitas nelayan budidaya.

Menanggapi isu terkait pagar tanggul laut yang disebut menghalangi akses nelayan tangkap, Mustana, salah satu warga, menegaskan bahwa pagar tersebut bukan hasil kegiatan mereka. "Pagar laut itu bukan buatan kami dan bukan urusan kami. Kami hanya fokus pada pengelolaan budidaya rumput laut," jelasnya.

Budidaya rumput laut Kampung Sembilangan seluas kurang lebih 120 hektar dari 60 Orang Warga Budidaya pernah menjadi kebanggaan nasional. Syahil mengungkapkan, "Dulu, budidaya rumput laut di sini menjadi juara nasional. Bahkan hasilnya mampu diekspor hingga Aceh." Pada tahun 2006, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat itu dipimpin oleh Menteri Freddy Numberi memberikan penghargaan atas prestasi tersebut.

Mendapatkan Piagam Penghargaan dari MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

Penghargaan Adibakti Mina Bahari

diberikan kepada:Kelompok Gracillaria

DesaHurip JayaKecamatan Babelan

Kabupaten BekasiPropinstJawa Barat

Sebagai Juara II

Lomba Kelompok Pembudidaya Rumput Laut

Tingkat Nasional Tahun 2006

Jakarta, Desember 2006

Menteri Kelgutan dan Perikanan

Freddy Numberi

Warga berharap agar kesuksesan ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Mereka meminta dukungan berupa kepastian hukum dan fasilitas yang dapat menunjang pengembangan usaha budidaya. Dengan adanya perhatian tersebut, potensi besar Desa Hurip Jaya di bidang budidaya rumput laut diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

(Tim/Red) 

Sekjen PWDPI : Diduga Kualitas Jalan Aspal Kota Bandarlampung Sangat Buruk dan Bannyak Makan Korban.

Lampung,MEDIABANSER08.COM

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI),Yuda Abdul Husen soroti Kualitas Pembangunan Aspal dan Tambal Sulam jalan  di Kota Bandar Lampung.

Pasalnya, diduga akibat buruknya kualitas dan tambal sulam jalan aspal yang ada di Kota Bandar Lampung tidak bertahan lama.

Sekjen PWDPI mengatakan kerusakan jalan aspal  juga bannyak lobang-lobang menganga Yanng membahayakan pengguna jalan terutama bagi pengendara motor.

"Informasi Yang kami peroleh akibat jalan yang menganga bannyak menelan korban. Bahkan  kemarin anak salah satu pengurus PWDPI yakni, Nizar  terpaksa dilarikan dirumah sakit Airan Raya dan harus di Oprasi rahangnya patah Karena kecelakaan,"tegas Yuda  panggilan akrab Yuda Abdul Husen pada Jum'at  (21/2/2025).

Terpisah, Anggota PWDPI, Nizar  dikonfirmasi  saat melakukan pengurusan jalan aspal di Sultan Agung tempat dimana anaknya terjadi kecelakaan karena jalan berlobang mengaku sangat kecewa dengan  pemerintah Kota Bandar Lampung.

"Saya sangat kecewa dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung yang terkesan pembiaran kerusakan jalan yang telah mengakibatkan anak saya kecelakaan,"keluhnya pada (21/2/2025).

Nizar juga mengatakan jika diduga kuat kualitas bangunan aspal jalan di Kota Bandar Lampung sangat buruk. Bannyak   jalan aspal  yang dibangun sudah rusak. Bahkan kerusakan jalan yang berbentuk lobang sangat membahayakan pengguna jalan.

"Bannyak pembangunan jalan aspal serta tambal sulam diduga  mennyalahi aturan dan terkesan asal jadi. Sehingga bisa kita lihat disejumlah ruas jalan protokol baru ditambal sulam sudah rusak kembali. Kerusakan juga bannyak yang membentuk lobang menganga,"pungkasnya. 

(Tim/Red).

Gudang penimbunan BBM di tayan Sanggau di duga dan di curigai ada permainan Oknum APH dan Pemiliknya.

Sanggau Kalbar,MEDIABANSER 08.COM

Ternyata timbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar yang berada disebuah gudang di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang viral beraktivitas bongkar muat solar menggunakan truk bernomor polisi KB 8656 DC mendapat penjelasan dari Bapak Agus.

Agus menjelaskan BBM tersebut merupakan BBM milik Perusahaan yang dibuang oleh perusahaan PT.SJA  bbm tersebut kemungkinan pada waktu didistribusikan, bbm tersebut bercampur dengan air hujan, dihari ke 5 itu minyak datang, dan tangki itu ada bocor, dalam 1 tangki minyak itu jika bercampur dengan air satu gelas maka minyak satu tangki itu hancur, karena karbonnya tinggi, jadi jelas minyak itu minyak yang dikembalikan", jelas Agus saat dihubungi Via telepon pada 16/2/2025.

"Cuma orang Perusahaan tidak mau repot  dan yang punya Depot juga tidak mau repot, maka saya sampaikan daripada minyak ini dibuang, tangi saya kan ada kosong, barang ( BBM ) ini bisa dijadikan duit, jadi kita bikinlah  BA disitu bahwa minyak ini telah di buang,  karena minyak ini wajib dibuang, karena dari depot pengambilan itu diganti  minyak baru, jadi berbagilah kita tuh kalau minyak itu udah bersih, ada 10 harian mengerjakan minyak itu, itupun tdak bersih total, kita blending lagi, kita jual dikapal kemaren ada sekitat 2 ton lebih, dan minyak itupun semacam ada tepung karena karbonnya tinggi", kata Agus.

Menurut Eko Jatmiko DPW PROJAMIN  Kalimantan barat mengatakan, Sangat tidak masuk akal sebuah perusahaan besar membuang BBM Solar puluhan ribu Liter gara gara air Satu gelas masuk kedalam SebuahTangki berisi BBM, dan Kemudian Pihak Depot Pertamina tidak mungkin melakukan hal konyol misalnya jika BBM yang bercampur satu gelas air bisa dikembalikan, dan itu artinya Pihak Depot pertamina dipertanyakan keamanan regulasi distribusi BBM yang keluar, dan saya yakin Pihak Depot Pertamina selalu menjaga keamanan dan uji kelayakan setiap  kendaraan saat mendistribusikan bbm keluar dari depot", kata Eko 

Maka dari itu kita meminta kepada aparat penegak hukum Polda Kalbar untuk mengusut tuntas dugaan Penyalah gunaan Bahan Bakar jenis solar di kecamatan Tayan hilir kabupaten sanggau, sebab kita menduga pernyataan pemilik gudang itu adalah pernyataan yang abal abal dan tidak berdasar", jelas Eko 

"Maka sekali lagi kita meminta kepada Bapak Kapolda Kalbar untuk memeriksa an mendalami Gudang bbm milik Bapak Agus BBM di Tayan Hilir, untuk memperjelas darimana sumber bbm tersebut, bahkan Pihak Depot Pertamina juga harus diperiksa karena dalam penyampaian Bapak Agus sudah jelas bahwa Bbm tersebut bbm yang di buang", tegas Eko Jatmiko. 

(Tim/Red) 

Jajaran Pengurus Dan Jurnalis Metrotv9news.com, Ucapkan Selamat Atas Di Lantik nya H.Ade Kuswara Kunang dan Asef Surya Atmaja.

 Kabupaten Bekasi,MEDIABANSER 08.COM

20 Februari 2025 

Para kepala daerah terpilih akan di lantik dan di ambil sumpah oleh Presiden Prabowo Subianto di istana Negara pada Kamis, 20/02/2025.

Begitu pun juga dengan Bupati Kabupaten Bekasi terpilih H.Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi terpilih H.Asef Surya Atmaja berharap pelantikan tersebut berjalan lancar dan khidmat.

Dengan di lantik nya H. Ade Kuswara Kunang dan H. Asef Surya Atmaja menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi , Staf pengurus beserta awak Media Metrotv9news.com menyampaikan ucapan  selamat atas di lantik nya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi periode tahun 2025 – 2030.

Hal tersebut di sampaikan oleh Agus irfani Kaperwil Jawa Barat Metrotv9news.com, saat di temui pada sela sela kesibukan nya pada Kamis 20/02/2025 pukul 08 : 00 wib.

“Alhamdulillah hari ini para kepala daerah terpilih akan di lantik Presiden di istana negara , mudah mudahan berjalan lancar, dan tak lupa Kami dari jajaran jurnalis Metrotv9news.com.Kaperwil Jabar mengucapkan Selamat atas di lantik nya H.Ade Kuswara Kunang dan H Asef Surya Atmaja menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Baekasi untuk periode 2025 – 2030″.Ucapnya

Agus irfani pun berharap sinergitas antara para kepala daerah atau desa dengan Insan Pers , demi memastikan program pemerintahan berjalan efektif dan tepat sasaran.

” Semoga kedepannya dengan di lantik nya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi yang baru ,bisa lebih bersinergi lagi dengan insan Pers terkhusus di Kabupaten Kabupaten Bekasi , karena insan pers adalah salah satu dari 4 pilar demokrasi “. Pungkasnya

Pelantikan tersebut merupakan era baru dalam kepemimpinan Kabupaten Bekasi dengan pengharapan yang besar dari warga masyarakat Kabupaten Bekasi, agar semua warga masyarakat Kabuapten bekasi bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah khususnya Bupati dan Wakil Bupati H.Ade Kuswara Kunang dan H.Asef Surya a Atmaja dalam periode 2025 – 2030 tersebut.

(Tim/Red) 

Ketua Kabupaten DPD Maung Jagat Nusantara Adv Arce Sagitarius, SH.,M.AD Resmi Melantik Seluruh Ketua DPC Se Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi,MEDIABANSER 08.COM

Berlangsungnya acara Pengukuhan Pelantikan yang dipimpin langsung oleh ketua DPD Maung Jagat Nusantara Bp, Adv Arce Sagitarius, S.H.,M.AD Resmi Melantik Seluruh DPC Ormas Maung Jagat Nusantara Se Kabupaten Bekasi,  Rabu 19 Februari 2025.

Sah nya dilantik selaku ketua DPC Kabupaten Bekasi,  Ketua DPD Maung Jagat Nusantara Bp Arce Sagitarius, S.H.,M.AD Sempat menyampaikan Maung Jagat Nusantara Akan mendukung penuh kinerja Pemerintahan kabupaten Bekasi dan Akan Bersinergi Ke Pemerintah untuk memajukan Kabupaten Bekasi" maju lebih mulya,"Ujarnya.

Ketua DPD Bp Adv Arce Sagitarius SH.,M.AD menyarankan kepada DPC & PAC Sekabupaten Bekasi, untuk Mengkibarkan Bendera Ormas Maung Jagat Nusantara Baik Di Kabupaten Bekasi

Visi misi Ketua DPD Maung Jagat Nusantara Bp Adv Arce Sagitarius SH,M.AD akan Memperjuangkan Hak-hak masyarakat yang terzolimi dan Membantu Masyarakat yg Mencari keadilan Hukum

Ketua Umum Maung Jagat Nusantara Bp Husni Mubarok Berpesan," Kepada seluruh DPC- DPC Sekabupaten Bekasi mengatakan" upaya kedepan dapat menjadikan organisasi Maung Jagat Nusantara yang berkualitas sehingga berdampak untuk kemajuan bangsa.

BP Husni Mubarok, menambahkan  semua DPC- DPC Sekabupaten Bekasi, harus selalu bisa memegang Visi- Misi Maung Jagat Nusantara, sehingga kedepan nya organisasi kita ini menjadi organisasi yang menjadi panutan untuk Masyarakat dan di segani keberadaan nya di Kabupaten Bekasi. Pungkasnya. 

(Tim/Red) 

Antrean BBM Membeludak, SPBU 64.793.07 Diduga Jadi Sarang Mafia.

Landak,MEDIABANSER08.COM

Dugaan penyalahgunaan distribusi BBM kian mencoreng keadilan bagi masyarakat. SPBU nomor 64.793.07 di Tubang Raeng, Kecamatan Jelimpo, diduga kuat melayani kendaraan bermodifikasi dengan tangki siluman dan pengisian BBM menggunakan drum. Investigasi yang dilakukan pada 19 Februari 2025 mengungkap aktivitas mencurigakan ini secara terang-terangan.

Laporan dari lapangan menyebutkan antrean kendaraan tidak wajar mengular di SPBU tersebut. Sejumlah truk dan mobil pribadi yang dimodifikasi dengan tangki tambahan di sisi kanan dan kiri leluasa mengisi BBM jenis pertalite dan bio solar dalam jumlah besar. Aksi ini memicu kecaman dari warga dan pengguna jalan yang merasa dirugikan.

Modus operandi ini diduga merupakan bagian dari jaringan ilegal yang mengakali regulasi BBM bersubsidi. Kendaraan-kendaraan tersebut membeli BBM dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Fenomena ini bukan hal baru, tetapi lemahnya penindakan membuat praktik ini terus berulang.

Masyarakat yang antre secara normal merasa dipermainkan. “Kami harus menunggu lama, tapi mereka bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan dalam jumlah besar. Ini jelas praktik curang,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Ketiadaan pengawasan ketat dari pihak berwenang semakin memperburuk situasi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah konkret dari instansi terkait untuk membongkar jaringan penyalahgunaan ini. Warga menuntut tindakan tegas agar SPBU yang terlibat tidak lagi beroperasi semena-mena.

BBM merupakan kebutuhan vital yang harus didistribusikan dengan adil. Oleh karena itu, pengawasan ketat, tindakan hukum yang cepat, serta transparansi dalam distribusi menjadi kunci dalam memberantas praktik ilegal ini. Jika dibiarkan, kelangkaan BBM dan lonjakan harga di pasar gelap hanya akan semakin menyengsarakan masyarakat.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa kebijakan tanpa pengawasan hanya akan menciptakan celah bagi mafia BBM. Pemerintah dan aparat harus segera bertindak, atau kepercayaan publik terhadap regulasi energi akan terus terkikis.

(Tim/Red) 

Warga Keluhkan Pelayanan Yang Kurang Responsif Dan Kurang Ramah Di Kecamatan Karang Bahagia.

 

Kabupaten Bekasi,MEDIABANSER08.COM

Kinerja Pegawai Kecamatan Karang Bahagia perlu dipertanyakan atas tugas dan tanggungjawab yang diembannya, terkait pelayanan masyakat yang terlihat diduga kurang maksimal bahkan terkesan kurang responsif. Seperti yang dikeluhkan Leni seorang ibu beranak dua ini. Rabu (19/02/2025).

Dikatakannya Leni, beberapa bulan yang lalu dirinya mendatangi kantor Kecamatan Karang Bahagia, bertujuan ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anaknya yang bernama Ahmed Al'Sidik, proses tersebut memakan waktu sampai empat bulan, saat dirinya mempertanyakan (KTP) anaknya. Tetapi pihak Kecamatan selalu bilang blangkonya habis.tuturnya Leni.

Lanjut dia. Leni yang tadinya berniat mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Karang Bahagia, tetapi Leni mendalami sikap yang kurang enak dari pihak pelayanan dan pegawainya, mereka selalu santai menanggapi Leni.

Diapun mengungkapkan bahwa pelayanan pegawai di Kecamatan Karang Bahagia yang bertugas terlihat tidak menghiraukan dan terkesan meremehkan bahkan saat saya terus menanyakan alasan mereka blangkonya habis.paparnya dia. "Saya sangat kecewa atas pelayanan pegawai bagian yang menangani pembuatan (KTP) Kartu Tanda Penduduk". Saat itu selama empat bulan saya mundar-mandir ke Kecamatan, tetapi pihak pelayanan terlihatan cuek dan ketus serta kurang bertanggung jawab.

Leni sering kali bertanya  kepada pihak Kecamatan Karang Bahagia ingin ambil KTP, tetapi pihak pelayanan disitu malah bilang ke saya, "Ibu punya bukti tidak kalau ibu sudah pernah rekaman", bahkan dia malah bilang ke saya disuruh tanya ke yang lainnya, dengan nada judes.ucapnya Leni.

Baru hariini saya bisa ambil KTP anak saya, selama ini saya datang ke kecamatan selama saya tanya mereka diam, ketika saya tanya sampai tiga kali bertanya, baru mereka jawab tapi wajahnya tidak ada senyumnya. Selama empat bulan baru bisa saya ambil KTP anak saya, walaupun tadi saya denger di depan ada warga yang mengalami hal yang sama seperti saya.

Harapan saya sebagai warga Kabupaten Bekasi yang berdomisili di wilayah Kecamatan Karang, coba tolong pihak Kecamatan khusus yang dibidang pelayanan, berikan pelayanan yang baik untuk warganya. Kalau pihak pelayanan terlihat ramah dan senyum, kalaupun antri kalau mereka ramah kan kami enak gitu.jelasnya dia.

Tambahnya Leni. Saya berharap kepada kepala daerah yaitu Bupati Bekasi, tolong di evaluasi bagi pegawainya yang bertugas di manapun khususnya di Kecamatan, apabila ada pelayanan yang kurang responsif kurang ramah, tolong diperbaiki, jangan sampai warganya mengalami hal yang sama seperti saya.tutup dia.

(Tim/Red) 

Ketum PWDPI Nurullah : PWDPI Miliki Program Jurnalis Warga dan Siswa.

Jakarta,MEDIABANSER08.COM

Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (Ketum DPP PWDPI), M.Nurullah RS mengatakan  salah satu program unggulan PWDPI adalah, Jurnalis Warga dan Siswa.

"Kami punnya  sejumlah program unggulan yakni, Jurnalis  warga dan Jurnalis Siswa,"ujarnya, Pada Minggu (16/2/2025).

Ketum PWDPI menjelaskan program jurnalis siswa dan warga yaitu mengenalkan ilmu-ilmu kejurnalisan kepada masyarakat serta para siswa  untuk menambah wawasan kejurnalisan dizaman era moderen ini.

"Pentingnya literasi menulis dan membaca, bagi masyarakat dan siswa sebab seorang penulis yang baik pasti rajin membaca,"katanya.

Nurullah juga mengatakan tidak ada salahnya bagi masyarakat dan siswa mengenal  serta memahami  ilmu kode etik jurnalistik.

"Kode etik jurnalistik umumnya digunakan sebagai pedoman operasional suatu profesi. Hal ini karena wartawan merupakan sebuah profesi, sehingga dibuat kode etik untuk pedoman operasional,"imbuhnya 

Selain itu, masih kata Ketum PWDPI,  kode etik jurnalistik juga sebagai wujud hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999.

"Jadi  jurnalistik bukan hanya dikonsumsi wartawan. Masyarakat dan siswa semua juga perlu mengenal dunia jurnalistik,"tegasnya.

Ketua Umum PWDPI Juga menyoroti konten-konten media social (Medsos) saat ini. Menurut dia, masyarakat perlu bijak menggunakan media sosial. Jika tidak akan berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain.

Ketum PWDPI menambahkan  masyarakat terutama pemuda dan pemudi serta siswa  penerus bangsa  juga harus belajar tentang ilmu jurnalistik, sehingga suatu saat nanti ilmu yang dipelajari dapat berguna.

Oleh karena itu, Ketum DPP PWDPI menghimbau kepada jajaran pengurusnya yang ada di daerah DPW serta DPC agar merealisasikan program unggulan dari pusat.

Selain pelatihan Jurnalis warga dan Siswa, PWDPI juga memiliki program  peningkatan sumberdaya manusia (SDM) untuk para pengurus dan anggota PWDPI melalui pelatihan Jurnalis dan jurnalistik hingga mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). sehingga diharabkan  kelak wartawan PWDPI betul-betul handal dalam melaksanakan tugas amanah UU PERS No.40 Tahun 1999.

"Saya ingin wartawan pwdpi berkualitas dan profesional  sehingga keberadaannya bermanfaat bagi bangsa kita,"pungkasnya.(Tim/Red).

Putra Lampung Jabat Sekjen Kemendagri, Inilah Profil Komjen Tomsi Tohir, Mantan Kapolda Banten.

 JAKARTA,MEDIABANSER08.COM

Komjen Pol Tomsi Tohir baru saja dilantik menjadi Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (11/2/2025).

 Pelantikan Tomsi Tohir dilakukan di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri. Selain melantik Sekjen Kemendagri, Mendagri juga melantik Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya sebagai Irjen Kemendagri.

 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/TPA Tahun 2025. Sebelum menjabat Sekjen Kemendagri, Tomsi terlebih dahulu menjabat Irjen Kemendagri sejak ditunjuk pada tahun 2024. 

*Profil Komjen Tomsi Tohir*

 Pria bernama lengkap Tomsi Tohir Balaw ini lahir di Bandar Lampung, Lampung, 30 Januari 1969. 

Dia memulai karier kepolisiannya pada tahun 1990 setelah lulus Akademi Kepolisian (Akpol). Dalam riwayat kariernya, Tomsi memiliki cukup banyak pengalaman di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

 Dimulai dari bertugas sebagai Kasat Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya tahun 2004. Tomsi juga mengemban amanah sebagai Kasat Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya tahun 2005 dan Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 2006. 

Kemudian, dia dipercaya menjabat Kapolres Pamekasan tahun 2007. Dia juga pernah bertugas sebagai Kapolres Jombang pada 2009. Setahun berselang, pria yang berpengalaman dalam bidang reserse ini dipercaya menjabat Wakapolrestabes Surabaya. Lalu, Kabid Propam Polda Jawa Timur tahun 2011. 

Tomsi juga tercatat pernah menduduki posisi Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri tahun 2014, Direskrimsus Polda Sumsel, dan Sesropaminal Divpropam Polri tahun 2016. Dia kembali terkena rotasi untuk menjadi Karowassidik Bareskrim Polri tahun 2017. 

Satu tahun setelahnya Tohir diangkat menjadi Kapolda Banten. Tomsi kemudian menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2019 dan Sahlisospol Kapolri tahun 2020. Barulah di tahun 2022, dia diangkat menjadi Irjen Kemendagri. Posisi Irjen Kemendagri inilah yang mengantarkannya menyandang pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi. Hingga di awal tahun 2025, dia mendapat kepercayaan untuk menjabat Sekjen Kemendagri.

Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Sabtu, 15 Februari 2025 - 05:05 WIB oleh Rizky Darmawan dengan judul "Profil Komjen Tomsi Tohir, Mantan Kapolda Banten yang Baru Diangkat Jadi Sekjen Kemendagri".

(Tim/Red) 

Besok Partai Buruh Gelar Rakernas 2025, Fokus pada Isu Perburuhan serta Kerakyatan.

Jakarta,MEDIABANSER08.COM

Partai Buruh akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Tahun 2025 pada Senin, 17 Februari 2025, bertempat di Hotel Tavia (dahulu Hotel Grand Cempaka), Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Acara pembukaan akan dimulai pukul 09.30 WIB dan dihadiri oleh pengurus Exco Pusat, perwakilan dari 38 Exco Provinsi, serta Exco Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Rakernas ini merupakan momentum strategis bagi Partai Buruh untuk memperkuat konsolidasi menjelang Pemilu 2029. Selain itu, kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan sikap politik partai terkait berbagai isu strategis, terutama yang berhubungan dengan perburuhan dan kerakyatan.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa Rakernas kali ini bertujuan untuk mempertegas komitmen partai dalam memperjuangkan keadilan sosial. 

“Rakernas ini bukan hanya forum konsolidasi, tetapi juga bentuk nyata komitmen kami dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan rakyat kecil. Kami akan membahas berbagai isu krusial, termasuk revisi UU Ketenagakerjaan yang sesuai dengan keputusan MK terkait Omnibus Law, kelangkaan gas elpiji 3 kg, pembunuhan pekerja migran di Malaysia, serta judicial review terhadap sejumlah undang-undang politik,” ujar Said Iqbal.

Salah satu agenda utama Rakernas adalah pengumuman calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung oleh Partai Buruh dalam Pemilu 2029. Selain itu, partai akan memperjuangkan agenda strategis seperti Presidential Threshold 0% dan Parliamentary Threshold 0%.

Partai Buruh juga telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk membuka acara ini. “Kami berharap Presiden Prabowo dapat hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap dialog yang konstruktif antara pemerintah dan Partai Buruh. Namun, hingga saat ini, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Istana,” tambah Said Iqbal.

Isu-isu perburuhan dan kerakyatan akan menjadi fokus pembahasan dalam Rakernas ini, termasuk upaya memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Partai Buruh menyoroti persoalan kelangkaan gas elpiji yang menyulitkan masyarakat kecil, sekaligus memperkuat perhatian terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia.

( tim/red)

Advokat PWDPI Minta Kapolda Lampung Bongkar Mafia Tanah di Rawa Jitu Utara Sampai Keakarnya.

Lampung,MEDIABANSER08.COM

Tim Advokat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Provinsi Lampung, Neni Triani,SH dan Apriyan Sucipto,SH,MH, minta kepada Kapolda Lampung, Bongkar Mafia Tanah Rawa Jitu Utara, Kabupaten  Mesuji, Provinsi Lampung sampaii ke akar-akarnya.

Pasalnya, berdasarkan pengakuan sejumlah masyarakat bannyak  dugaan Pennyerobotan lahan yang dilakukan oleh sejumlah oknum baik masyarakat. Bahkan bukti kepemilikan  berupa sertifikat tidak  berlaku atau ibarat kata siapa yang kuat dia yang mendapatkan tanah diwilayah tersebut dengan mengatasnamakan tanah nenek moyang.

Hal ini disampaikan oleh, Neni Triani yang mendapat tugas dari DPP PWDPI usai mendampingi sejumlah warga yang melaporkan kejadian serupa di Polda Lampung pada Jum'at (14/2/2025).

"Saya minta kepada Kapolda Lampung agar mengusut para oknum mafia tanah yang telah sewenang-wenang  diduga Serobot serta merampas tanah milik masyarakat. Jika terbukti saya minta kepada aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi yang seberat-beratnya,"tegasnya.

Neni juga mengatakan atas dasar surat kuasa dari DPP PWDPI dan pihak korban sengaja mendatangi Polda Lampung untuk memenuhi panggilan serta  mendampingi korban untuk dimintai keterangan sebagai pelapor.

"Alhamdulilah saya mengucapkan terimakasih kepada pihak pennyidik Polda Lampung yang telah menerima laporan dari pihak kami. Saya juga  memberikan apresiasi atas kinerja dari Kapolda Lampung yang telah memberikan pelayanan prima sebagai abdi masyarakat,"ujarnya.

Neni Triani menjelaskan, hampir sekitar empat jam pihaknya mendapingi Kleinnya untuk dimintai keterangan atas laporan dugaan Pennyerobotan lahan berupa sawah yang ada di Sungai Sidang, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji.

"Empat orang Klein saya yakni,  Ashariah, Joko, Anisa Purnaria dan Muhammad Fadyan. Mereka ber-empat mengalami nasip serupa  yang mana lahan berupa sawah yang ada di Rawa Jitu Utara diduga diserobot oleh warga inisial (HK). Julah sawah  mereka yang diserobot masing-masing kurang lebih empat hektar,"ungkapnya.

Padahal masih kata Neni, Kleinnya memiliki bukti berupa sertifikat. Oleh karena itu lanjunya, saya berharap kepada Kapolda Lampung untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

"Saya juga menduga jika persoalan ini tidak menutup kemungkinan melibatkan sejumlah oknum hingga pihak BPN. Kok bisa bukti kepemilikan sertifikat tidak menjadi jaminan  bukti kepemilikan. Bahkan pihak kepala kampung setempat juga tidak kuasa mennyelesaikan persoalan ini. Ada apa dengan mereka,"pungkasnya.

Dikesempatan yang sama salah satu korban warga Rawa Jitu Utara, kabupaten setempat, Joko saat dikonfirmasi mengatakan, Jika pihaknya membeli tanah melalui Mujiono yang mengaku mendapat mandat dari seseorang.

"Kami bertiga membeli tanah kepada pak Mujiono yang dapat mandat dari seseorang. Namun tanah tersebut hingga saat ini belum bisa kami garab dan miliki. Pasalnya kata pihak penjual yakni, Mujiono tanah yang kami beli telah diserobot oleh (HK),"katany.

Oleh karena itu kata Joko dirinya serta tiga orang lainnya, minta bantuan hukum kepada DPP PWDPI, untuk mengurus hak mereka yang kami beli dengan uang jerih payah  mereka.

"Kami ini orang susah pak. Untuk makan aja susah. Kami beli sawah itu dari hasil kami menabung sedikit sedikit. Mangkanya saya minta kasus ini untuk dilaporkan keaparat penegak hukum. Kami pernah  dua kali dimediasi oleh pak lurah serta Babinsa namun pihak pennyerobot tidak ada itikat baik,"pungkasnya.(Tim/red)

Baru Sehari di Razia, Besok Nya PETI di Kabupaten Sekadau Beroperasi Kembali,Ada Apa Dengan Semua Ini?!!.

Sekadau,Kalbar,MEDIABANSER08.COM

Kemarin, Jumat 14 Januari 2025 pihak kepolisian Polres Sekadau beserta tim jajaran Polsek Belitang Hilir melakukan penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) dibantaran Sungai Kapuas tepatnya di seberang pasar Sepauk, Desa Entabuk Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau Kalbar yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Sekadau Kompol Asep Mustopa Kamil, beserta PJU dan anggota Polres Sekadau, kegiatan PETI hari ini kembali beroperasi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Kapolres Sekadau AKBP dr I Nyoman Sudama menegaskan bahwa dalam operasi penertiban kemarin pihaknya mengutamakan langkah pendekatan persuasif (imbauan). Namun apabila tidak diindahkan oleh para penambang, pihak kepolisian akan melakukan langkah tegas dengan melakukan penindakan secara hukum.

Kapolres menegaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah awal dalam upaya memberantas PETI di wilayah Sekadau.

“Kami mengutamakan pendekatan persuasif dengan imbauan terlebih dahulu. Namun, jika aktivitas ini masih terus berlanjut, maka langkah hukum akan menjadi opsi terakhir untuk menghentikannya,” tegas Kapolres AKBP dr I Nyoman Sudama.

Masyarakat disekitar lokasi PETI sangat menanti penindakan tegas dari pihak Polres Sekadau sesuai dengan komitmen bapak Kapolres.

Ya, kita menunggu tindakan hukum secara nyata dari pak Kapolres, ujar warga yang enggan dituliskan namanya ini.

Asli, kami udah kesal sambung warga ini via WhatsApp. Dari tahun lalu aktivitas PETI itu udah ada, kami berharap para pemain dilingkaran PETI itu ditangkap. Karena yang terkena dampaknya adalah kami warga, terangnya kesal.

Nah, berita penertiban kemarin Jumat 14 Januari 2025 sudah dibaca masyarakat luas dan kenapa pada hari ini Sabtu, 15 Januari 2025 kok mereka bisa kembali bekerja?

Kami sangat menunggu ada penindakan secara tegas dari polisi.

“Tangkap mereka yang terlibat dilingkaran mafia PETI itu terutama para pengepul emas, pemodal, koordinator atau pengurus tambang dan juga para mafia BBM yang dialihkan dan digunakan dilanting jek,” pinta warga ini.

Kami masyarakat percaya bahwa dalam waktu dekat, pak Kapolres Sekadau pasti akan melakukan penindakan hukum sesuai dengan ucapannya kemarin didalam pemberitaan, ucap warga Desa Entabuk ini berharap kepada pihak kepolisian agar secepatnya melakukan penangkapan kepada para pelaku PETI. 

(Tim/Red) 

Kepala Dinas Perindagkop UKM Sintang Geram Terhadap Kelakuan Oknum Pemilik Salah Satu Agen LPG 3 Kg Subsidi di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Yang Tidak Melayani Pangkalan Resmi di Wilayah Kecamatan Serawai.

Sintang,Kalimantan Barat,MEDIABANSER08.COM

Kepala Dinas Perindagkop UKM Sintang menuturkan bahwa kejadian ini berawal dari kedatangan pemilik pangkalan resmi di serawai dengan ID 678683859238089 pada pagi jumat 14 peb 2025 jam 08.00 wib ke kantor dinas perindagkop UKM Kabupaten Sintang dengan membawa sekitar 200 tabung LPG 3 kg dengan kondisi kosong, Dan diketahui bahwa kondisi saat ini untuk wilayah Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau LPG 3 kg Langka, bahkan adapun LPG 3 kg di Dua Kecamatan tersebut harganya melambung tinggi hingga ke angka Rp 70.000  rupiah per tabungnya, Kemudian Kadis dan staf bidang perdagangan Disperindagkop UKM Sintang mengarahkan pemilik pangkalan langsung ke agen lpg 3 kg yaitu Agen LPG 3 Kg subsidi ( TJ ) yang memang membawahi pangkalan tersebut, Sekitar jam 14.00 siang Kadis Ir Arbudin J mendapat laporan bahwa Agen TJ tidak melayani pangkalan resmi tersebut dengan alasan2 tidak jelas, tuturnya.

"Pihak kita selaku Kadis Disperidagkop UKM Dintang meninta agar Agen TJ datang ke kantor untuk memberi penjelasan, Tetapi pihak agen tidak datang, ini yang membuat kita marah dan geram dan merasa kita dipermainkan", kata Arbudin dengan nada Geram pada 14/2/2025 di Sintang.

"Kita mengarahkan Staf bagian perdagangan segera melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina Sintang untuk segera mengatasi masalah ini dan pangkalan diberi LPG 3 kg dengan harga subsidi sebagaimana ketentuan mengingat kelangkaan LPG dan tinggi nya harga di serawai Ambalau", jelas Ir Arbudin J.

"Hingga sore masih belum ada informasi dari pihak Pertamina atas penanganan masalah ini, Dan terkait persoalan ini kita berencana akan melakukan tindakan tegas bagi para pelaku  usaha Agen LPG yang tidak mematuhi ketentuan dan aturan  Kemudian akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait pada senin 17 Februari 2025 untuk segara merekomendasikan pencabutan izin Agen TJ dan mengalihkan kuota ke Agen lain yang benar2 melayani kepentingan masyarakat", ujarnya.

"Disamping itu kita juga akan melakukan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Resor Sintang untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan tindakan Hukum terhadap Agen LPG 3 Kg terkait maraknya pangkalan bodong di wilayah Kabupaten Sintang yang merugikan masyarakat", tegasnya.. 

(Tim/Red) 

Dugaan Penimbunan Solar Subsidi di Tayan Hilir, Aparat Dinilai Lalai?.

Sanggau, Kalimantan Barat,MEDIABANSER08.COM

Sebuah gudang di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, diduga menjadi lokasi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Temuan ini mencuat setelah tim media melakukan investigasi di lapangan dan mendapati aktivitas bongkar muat solar dalam jumlah besar dari sebuah truk bernomor polisi KB 8656 DC.

Kegiatan tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait kepatuhan terhadap regulasi distribusi BBM subsidi. Lebih mengkhawatirkan lagi, tidak terlihat adanya pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH), sehingga menimbulkan dugaan pembiaran.

Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa gudang tersebut dikaitkan dengan seseorang bernama Agus. Namun, belum dapat dipastikan apakah dia adalah pemilik atau hanya pengelola tempat tersebut.

Kami hanya tahu bahwa ini adalah gudang milik seseorang bernama Agus, tetapi tidak jelas apakah dia pemilik atau sekadar pengelola,” ujar sumber tersebut.

Ia juga menyoroti lemahnya tindakan dari pihak berwenang. “Seolah-olah aktivitas ini dibiarkan begitu saja tanpa tindakan tegas,” tambahnya.

Dampak dan Kebutuhan Tindakan Tegas

Penimbunan BBM subsidi merupakan praktik yang merugikan masyarakat luas. Solar bersubsidi seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk diperdagangkan demi keuntungan pribadi. Jika praktik ilegal ini terus dibiarkan, bisa berujung pada kelangkaan BBM dan kenaikan harga di pasaran.

Tanpa tindakan tegas, praktik serupa dikhawatirkan akan terus terjadi, merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas pasokan energi di daerah.

Pengawasan lebih ketat dan transparansi dalam distribusi BBM subsidi menjadi kebutuhan mendesak. Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi pihak berwenang untuk memperbaiki sistem pengawasan serta memastikan subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Pada saat awak media konfirmasi kepada pak agus melalui via cet WhatsApp terkait keberadaan gudang  tersebut pak agus mengatakan iya betul, jawabnya kepada media.

(Tim/Red) 

Turnamen Futsal Yang Diadakan PLN UP3 Bekasi dan UP3 Cikarang Diduga Ilegal Karena Tanpa Izin Keramaian.

Bekasi,MEDIABANSER08.COM

Saat di konfirmasi terkait izin keramaian, Dika menjawab bahwa hari Selasa (H-1) sudah buatkan permohonan surat izin keramaian Kepolsek Bekasi Timur, surat nya sudah ada sudah saya sampaikan juga ke Manager, karena kan yang berhubungan dengan itu kita kan ada asisten manager. 

"Saya sudah buat suratnya dari panitia di sampaikan kebeliau. Saya kurang tahu suratnya sampai atau gak nya ke polsek, karena jujur saya ngurusin ini sendirian," ungkapnya 

Turnamen Futsal yang di adakan PLN UP3 Bekasi dan UP3 Cikarang terjadi keributan 

Sangat di sayangkan pertandingan bola sesama wartawan yang tergabung masing-masing organisasi dalam gebyar Turnamen Futsal PLN UP3 Bekasi Kota dan UP3 Cikarang terjadi ricuh brutal “Kamis 13 Februari yang berlokasi di lapangan futsal jalan perjuangan No.66 Marga Mulya kota Bekasi.

Penyebab dan akibatnya insiden ricuh terjadi akibat pergantian pemain bernama Bonanza pemred dari media Nusantara Merdeka News dengan Gidion Wartawan dari media Suarakaryapena.id yang mana ada teriakan bukan wartawan.

Adanya kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi yang efektif antara panitia dan peserta serta penonton menjadi pemicu utama. Akibatnya, pertandingan harus dihentikan dan kedua tim kena Dis.

Keributan besar pun tidak terelakkan sampai keluar jalan, warga sekitar sangat menyayangkan tidak ada anggota kepolisian satupun yang hadir di tempat acara turnamen futsal tersebut. 

(Tim/Red) 

GRIB Pac Rawa Lumbu Protes Parkir Liar di Jalan Layang Bojong Menteng.

Bekasi,MEDIABANSER08.COM

13 Februari 2025,Ketua GRIB Pac Rawa Lumbu, Yudhistira, menyampaikan protesnya terhadap parkir liar di jalan layang Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Parkir liar ini dilakukan oleh truk sampah yang menyebabkan bau menyengat dan merugikan lingkungan warga Bojong Menteng.

Yudhistira menyatakan bahwa aparatur terkait tidak menertibkan parkir liar ini, meskipun sudah diingatkan. Oleh karena itu, GRIB Pac Rawa Lumbu siap menertibkan oknum-oknum yang melakukan parkir liar ini.

"Kami sudah menginfokan baik ke supir truk sampah maupun UPTD Perbengkelan, namun parkir liar ini masih terjadi. Kami meminta aparatur terkait untuk menertibkan parkir liar ini, jika tidak, kami akan menertibkannya sendiri," kata Yudhistira.

Yudhistira juga menyatakan bahwa parkir liar ini merugikan lingkungan warga Bojong Menteng dan tidak sesuai dengan fungsi jalan layang yang seharusnya. Oleh karena itu, GRIB Pac Rawa Lumbu akan terus memantau dan menertibkan parkir liar ini.

(Tim/Red)

Pemerintah Desa Mekar Wangi Adakan MUSDES Bahas Ruislag Tanah Jalan Makam Mede.

BEKASI,MEDIABANSER08.COM

Pemerintah desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Menggelar rapat musyawarah desa (Musdes) yang berkaitan dengan rencana Ruislag atau tukar guling tanah jalan menuju Makam Mede yang berlokasi di Kampung Rawa Banteng Kaum RT 002 RW 002,Desa Mekarwangi yang berlangsung di Aula Kantor Desa pada Kamis,13/2/2025 siang.

Musdes tersebut dihadiri oleh kepala desa Mekarwangi,BPD,Dan Perwakilan dari Bekasi Fajar juga Babinsa,Bimaspol,Dan beserta sebagian para tokoh desa Mekarwangi,Juga Turut Serta Hadir pengurus Yayasan Tajug Al- Hidayah Mekarwangi.

Kepala desa Mekarwangi Subur Rusnadi menyebutkan, bahwa pembahasan Ruislag Tanah desa ini sangat perlu dilaksanakan karena sangat riskan yang Mans hasilnya akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Lokasi yang akan di Ruislag yaitu jalan menuju Makam Mede dengan luas 225 meter untuk dipergunakan oleh PT Bekasi Fajar sebagai perluasan PT Yasunli, kata Subur dalam Musdes.

Subur Mengatakan,Sebagai Gantinya Nanti akan dibuatkan jalan dari arah jl. Selayar kawasan MM2100 yang juga akan di buatkan sarana lahan Parkir Serta dibuatkan jalan baru sekaligus akan dibuatkan lagi sarana parkir bagi Masyarakat umum yang akan berziarah ke Makam Mede.

Sementara itu,Mulyana Selaku perwakilan dari PT Bekasi Fajar Dalam Kesempatan Memberikan sambutannya,Bahwa awalnya merasa kesulitan untuk mencari Sosok yang bisa Menyambungkan atau Bermediasi Dengan Masyarakat mengenai Ruislag,

Akhirnya bertemu dengan pihak Yayasan Tajug Al-Hidayah Mekarwangi.sesuai saran dan arahan ketua BPD dan Kepala Desa Mekarwangi.

Dalam Hal ini,kemudian di Adakan Pertemuan antara Yayasan,Ketua BPD,Kades dan Bekasi Fajar sampai terjadi kesepakatan,kata Mulyana dalam paparannya dirapat Musdes.

Kemudian diakhir Musdes tersebut,Subur selaku kepala desa mempertanyakan Kepada Peserta Rapat Musdes Tentang setuju atau Tidaknya dilakukan Ruislag.Namun, Hanya sebagian Peserta Rapat yang menyetujui adanya Ruislag, yaitu dari pihak Yayasan Tajug Al-Hidayah Mekarwangi beserta satu peserta tokoh masyarakat, Suta Miharja, sedangkan peserta lain hanya memilih diam.

Dalam hal ini,Indra beserta masyarakat lain selaku peserta rapat Musdes, yang memilih diam menjelaskan kepada media bahwa alasan memilih diam karena tidak setuju dengan adanya Ruislag jalan menuju Makam Mede.

"Saya beserta masyarakat lain tidak setuju dengan adanya Ruislag jalan Makam Mede, karena menurut saya dan yang lain,sarana parkir tidak begitu penting.Kami juga melihat kejadian yang sudah sudah, PT Bekasi Fajar sering menutup akses jalan dari kampung ke arah kawasan, jadi misalkan nanti kedepannya terjadi lagi penutupan akses jalan dari lingkungan setempat dan rawa banteng kaum.kami merasa keberatan jika terjadi ketika kami hendak menuju ke Makam Mede harus melewati jalan rawa julang dulu",pungkasnya.

(Tim/Red) 

Harta Kekayaan Capai Puluhan Milliar, Iwo Indonesia Kab. Bekasi Desak KPK Periksa Dirut BBWM.

Kabupaten Bekasi,MEDIABANSER.COM

Prananto Sukodjadmoko direktur utama PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) merupakan BUMD yang bergerak dibidang Gas alam, selama memimpin perusahaan plat merah ini peningkatan harta kekayaan sangat signifikan, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ade Gentong ketua DPD Iwo Indonesia Kabupaten Bekasi menyampaikan keawak media kamis, (13/2/2025) bahwa Prananto Sukodjatmoko sebagai Direktur Utama (Dirut) PT, Bina Bangun Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi ,diangkat Direktur Utama sejak bulan Maret tahun 2013, selama menjabat menjadi direktur utama terdapat peningkatan harta kekayaan yang signifikan.

Harta kekayaan dirut BBWM hampir mencapai 70 Milliar ditahun 2021 berdasarkan LHKPN KPK, bahwa kami menduga selama 2013 sampai 2024 menjabat telah terjadi praktek Korupsi secara masif yang dilakukan oleh Dirut BBWM" ujar Ade Gentong.

Data harta Prananto Berdasarkan LHKPN KPK rinciannya, data harta tanah dan bangunan Rp63.697.389.000 harta transportasi dan mesin Rp1.721.000.000, Kas setara kas Rp913.077.866 harta lainnya Rp25.314.000.000 dan Hutang sebesar Rp21.969.329.817 dengan total Rp69.676.137.049.

Melihat harta kekayaan Direktur Utama (Dirut) BBWM Ketua Iwo Indonesia Kabupaten Bekasi menduga hasil yang didapat terdapat tindakan melawan hukum sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun memeriksa Prananto Sukodjatmoko, atas dugaan Korupsi dah Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kami meminta KPK untuk segera memeriksa Prananto Sukodjatmoko dirut PT. BBWM karena kami menduga harta kekayaan yang dilaporkan terdapat hasil yang tidak sah dan melawan hukum" tutup Ade Gentong. 

(Tim/Red) 

PWDPI Lampung Timur Sudah Sah Terdaftar Di Kesbangpol Lampung Timur.

Lampung,MEDIABANSER08.COM

M.Dahlan Ketua PWDPI (Persatuan  Wartawan Duta Pena Indonesia) Lampung Timur menyampaikan " Alhamdulillah hari ini kamis 13/02/2025 keberadaan kita di Lampung Timur sudah sah di akui dan terdaftar di Kesbangpol"

"Terimakasih kepada Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur yang sudah menerima dengan baik segala bentuk persyaratan yang sudah kami siapkan dan kami penuhi, sesuai dengan surat tanda lapor keberadaan dan memperhatikan undang - undang no.16 tahun 2017 peraturan pemerintah no 58 tahun 2016 dan peraturan menteri no 57 tahun 2017,ucapnya.

Dahlan menambahkan " saya berharap kepada seluruh instansi Pemerintahan baik TNI dan Polri untuk bekerjasama, saling bahu membahu untuk Kabupaten Lampung Timur yang lebih baik (Bumi Tuah Bepadan), paparnya.

Semoga keberadaan kami di Lampung Timur bisa mendorong Pemerintahan lebih baik dan semakin maju, kami juga  berupaya menyampaikan apa yang diharapkan khususnya masyarakat Lampung Timur dan kami siap mengawal Pembangunan yang ada di Lampung Timur sehingga tercipta indonesia Emas. tutupnya. (Tim/Red).

Kasus Pembunuhan Lansia di Cabang Bungin: Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Polisi Terhadap Saksi.

Bekasi,MEDIABANSER08.COM

Kasus pembunuhan seorang lansia di Kampung Pulorengas, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, memasuki babak baru setelah muncul dugaan penganiayaan oleh oknum polisi terhadap sejumlah pemuda yang diamankan sebagai saksi pada Rabu (12/02/2025).

Akibat kejadian tersebut, puluhan warga yang anaknya menjadi korban penganiayaan mendatangi kantor Kepala Desa Sindangjaya pada Kamis (13/02/2025) untuk menuntut keadilan.

Udin, salah satu orang tua korban, mengaku tidak terima atas perlakuan yang dialami anaknya. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan penganiayaan ini.

“Kami datang ke kantor desa untuk meminta kejelasan atas peristiwa ini. Anak kami diperlakukan tidak manusiawi saat dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan kemarin,” ujar Udin.

Berdasarkan informasi yang beredar, awalnya pihak kepolisian mengamankan beberapa pemuda untuk dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan tersebut. Namun, alih-alih menjalankan prosedur pemeriksaan secara profesional, oknum polisi yang bertugas justru diduga melakukan penganiayaan terhadap para saksi.

Peristiwa ini pun memicu perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan besar terkait prosedur yang diterapkan dalam penyelidikan kasus ini. Warga sekitar mendesak agar pihak berwenang mengusut tuntas dugaan tindakan kekerasan tersebut serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan penganiayaan ini. Namun, sejumlah pihak menuntut agar aparat yang terlibat diperiksa secara etik dan hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Publik kini menanti langkah tegas dari pihak berwenang dalam menangani kedua kasus yang saling berkaitan ini.

(Tim/Red)

Arsaka, Siswa SD Al-Kautsar Raih Medali Perak Kejurda Karate

Lampung,MEDIABANSER08.COM

Prestasi gemilang kembali ditorehkan oleh siswa kelas 5 SD Al-Kautsar Bandar Lampung, Arsaka Bhayangkara salah satu siswa berbakat dari sekolah tersebut, berhasil meraih medali perak kelas kumite usia dini putera pada kejurda KKI Lampung Utara Cup II 2025. 

Kegiatan itu diselenggarakan oleh PORKI  Provinsi Lampung dari tanggal 07-09 Februari 2025 di GOR Sukung Kotabumi, Lampung Utara. Arsaka ikut dalam kontingen Karate KKI Raja Universitas Lampung dibawah binaan Sempai Pazri.  

PORKI Provinsi Lampung secara rutin menggelar kejuaraan  dalam rangka mencari calon bibit atlit yang disiplin dan bersemangat  tinggi sehingga kelak dapat meningkatkan prestasi  dan bisa membawa nama harum PORKI Provinsi Lampung. 

Pada Kejurda KKI Lampung Utara Cup II 2025, KKI Raja Unila mengirimkan beberapa calon atlit usia dini, pra pemula, pemula, junior, senior dan berhasil meraih juara umum best of the best (BOB) dari beberapa kelas yang diikuti. 

Dilokasi kejuaraan, Senpai Fajri mengucap syukur atas keberhasilan yang diraih oleh KKI Raja Unila sehingga menjadi juara umum.

 Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari keterampilan dan dedikasinya yang luar biasa, sehingga berhasil menampilkan performa terbaik dari seluruh peserta  di setiap babak pertandingan.

 “Dukungan penuh dari pelatih, sekolah dan keluarga juga turut berperan dalam keberhasilan semua peserta,” ucapnya.

Ditempat terpisah,  kepala sekolah dan sejumlah guru SD Alkautsar mengucapkan selamat dan mengapresiasi atas keberhasilan siswanya Arsaka Bhayangkara dalam meraih prestasi terbaik. 

Wali kelas 5 SD Ibu Ida S.Pd berpesan dan mengajak para siswa/i untuk  terus mengembangkan bakatnya dan meraih lebih banyak lagi prestasi di masa mendatang.

 “Sekali lagi, selamat untuk Arsaka dan seluruh keluarga besar SD Al-kautsar atas pencapaian yang membanggakan ini,” tutupnya.(Tim/Red)

Polda Lampung Lakukan Lidik Laporan Ketum PWDPI Dugaan Pennyerobotan Tanah.

Bandar Lampung,MEDIABANSER08.COM

Dugaan Pennyerobotan Tanah oleh (Hk), warga RK/RW 10/03, Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, masuk tahab pennyelidikan oleh pihak Polda Lampung.

Hal ini disampaikan oleh, Andre anggota  Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum), Polda Lampung, pada Selasa (4/2/2025).

"Untuk Pengaduan bapak sudah kami limpahkan penanganannya di subdit 2 Harda untuk, pennyelidikan (Lidik) lebih lanjut,"ujarnya melalui pesan singkat.

Andre minta agar cari bukti-bukti lain yang kuat untuk melengkapi pengaduan dugaan Pennyerobotan tanah oleh (Hk). 

"Untuk bukti semua nya ini pak untuk yang vidio kalau bisa di pindahkan ke flashdisk dan untuk foto di print saja pak biar nanti dikasihkan ke penyidik yang memegang perkara bapak,"tegasnya.

Terpisah, Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (Ketum DPP PWDPI),M.Nurullah RS, saat dimintai tanggapan terkait masalah tersebut mengatakan, jika kasus dugaan Pennyerobotan tanah yang ada di Rawa Jitu Utara ini sangat menarik. Tidak menutup kemungkinan bannyak oknum yang terlibat kasus tersebut.

"Kasus ini sangat menarik, sepertinya bannyak oknum yang terlibat setelah dilakukan investigasi.Sepertinya didaerah itu seperti masih berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang dapat tanah luas. Bahkan untuk ukuran bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat nyaris tidak berlaku,"ungkapnya.

Ketum PWDPI juga minta kepada Polda Lampung agar mengusut tuntas kasus tersebut. Jika sudah cukup bukti pihaknya minta oknum pelaku segera ditetapkan sebagai tersangka agar memberikan efek jera yang lainnya.

"Saya minta jika sudah cukup bukti dan bersalah, kiranya Kapolda Lampung segera tetapkan Hk sebagai tersangka,"ujarnya.

Ketum PWDPI juga minta kepada Polda Lampung agar memeriksa juga pihak perantara  penjual yakni, Muji. Pasalnya berdasarkan data serta keterangan yang dihimpun oleh awak media, Muji menjual sawah diduga tidak bertanggungjawab. 

"Bahkan  saat dimintai bukti jual beli serta kwitansi pak Muji enggan memberikan kepada pihak pembeli atau korban,"pungkasnya.(Tim/Red).

Jebolnya Bendungan PLTMH Di Desa Sungai Labuk Mutlak Dikarenakan Bencana Alam.

Melawi - Kalbar,MEDIABANSER08.COM

Menurut keterangan Kepala Desa Sungai Labuk Japa Muslim S.Sos, menerangkan pada hari Minggu 15 Desember 2024, sesuai dengan berita acara kejadian dan kerugian akibat bencana alam banjir bandang rabu 6/12/2024,Telah terjadi kerusakan bangunan bendungan turbin air dan perumahan mesin turbin PLTMH dan Jembatan kayu tebelian sungai Lalang Dusun Sungai Lalang Satu Desa Sungai Labuk Kecamatan Ella Kabupaten Melawi, diterjang bencana banjir bandang."jelasnya.

Lebih lanjut kepala Desa Sungai Labuk Japar Muslim S.Sos, mengatakan Kronologis kejadian dari Laporan Petugas Penjaga PLTMH Sungai Lalang Satu, Saudara Pios Dan Saudara Agustomo bahwa hujan mulai dilokasi sejak awal petang jam 06.00 Wib (sore) petugas tersebut langsung kelokasi untuk mengontrol bendungan dan Mesin lampu ( Mesin Turbin dan Generator ).

Tindakan petugas tersebut Langsung membuka pintu air agar Saluran aliran air Cepat mengalir itu dilakukan dan untuk mengantisipasi air tidak meluap, dan selanjutnya mereka berdua agus tomo dan pios Pulang Kerumah air sungai kempangai pun besar dan mulai naik sehingga mereka berdua pulangnya dengan nyeberangi Sungai Kempangai dengan cara Berenang,

sesampai dirumah merekapun istirahat tenang, Jam 01.00 Wib (malam) hujan masih lebat dan terjadi lampu berkelap kelip bertanda pengaliran air tidak stabil memutar turbin, sehingga mereka berdua Selaku petugas penjaga PLTMH langsung ke lokasi Mesin turbin untuk mengecek kejadian tersebut, 

Sungai Kempangai pun Sangat besar sehingga pios dan Agus Tomo pun Berenang Kembali menuju lokasi mesin turbin, Sesampainya mereka berdua dilokasi, Lampu Padam Total.

Dikarenakan curah hujan bagitu kuat, air bendungan meluap deras dan mengakibatkan banjir luar biasa sehingga menerjang bendungan cor yang dilapis tanah timbunan berukuran Panjang 15 Meter lebar 12 meter dengan ketinggian 3,5 meter Jebol dan jembatan Kayu tebelian sebelah hilir bendungan pun juga tersapu bersih oleh badai banjir bandang tersebut sehingga lampu mati total karena mesin turbin tidak ada air untuk menggerakkannya lagi."jelasnya.

Dan paginya Kepala Desa Bersama penjaga dan beberapa masyarakat melihat kelokasi bekas kejadian, Setelah dilakukan Pengecekan Yang rusak Berat /total adalah Bendungan Turbin air, Perumahan Mesin Rusak 50% hanya rusak bagian dinding, Mesin turbin dan generator kondisi masih baik, Jembatan Kayu Hilang terbawa arus air deras."jelasnya.

Ji

Sebelum kejadian bahwa lampu PLTMH Telah selesai dikerjakan Untuk pemasangan kabel dan instalasi, dan uji oba mulai dialiri Listrik ke rumah Warga terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai pada kejadian yaitu tanggal 5 Nopember 2024 sudah hidup dengan normal (15 malam dan 15 Hari Hidup Normal). Dan pekerjaan tersebut dilaksanakan olck TPK dan masyarakat Desa Sungai Labuk. Pekerjaan tersebut sudah selesai, 72 Rumah dalam 2 dusun yaitu Dusun Sungai Lalang Satu dan Dusun Nate Lopak Telah dipasang instalasi semua 1004 dan hanya bendungan lapis hilir rencana akan ditambah Cor lapis belakang untuk perkuat dinding penyangga, akan dibangun setelah selesai pamasangan instalasi rumah warga tersebut, Pengerjaan itu adalah tanggungjawab bersama antara Desa, TPK dan masyarakat, karena terkena bencana alam Banjir bandang, penyelesaian terhalang. 

Untuk itu dimohon kiranya pihak Dinas terkait Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah BPBD/BNPB Kiranya segera membantu Kami untuk Membangun Kembali Bendungan Turbin Tersebut yang diterjang air oleh banjir bandang di Dusun Sungai Lalang Satu dan Dusun Nate Lopak Desa sungai Labuk Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.

Bersama ini kami pemerintahan Desa Sungai Labuk Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi menyapaikan Laporan setelah terjadinya bencana Banjir bandang yang merusak bangunan tersebut.

Japa Muslim S.Sos atas nama kepala desa Sungai Labuk mewakili suara warga masyarakat mohon agar kiranya pemerintah Daerah dalam hai ini Dinas PUPR dan Dinas Bencana Tanggap Darurat BNPB/BNPD untuk Dapat membantu kami untuk Segera membangun Kembali Bendungan dan Perbaikan Rumah Mesin Turbin yang rusak diterjang Badai Banjir Bandang." harapannya

(Tim/Red)